Kebijakan Publik dan Pencarian Kerja
Meskipun pengangguran friksional tidak dapat dihindari, tapi jumlahnya masih bisa diperkirakan. Semakin cepat penyebaran informasi lowongan pekerjaan dan ketersediaan pekerja, semakin cepat pula suatu perekonomian akan mempertemukan pekerja dengan perusahaan yang membutuhkannya.
Contohnya adalah internet yang mana teknologi ini bisa mempercepat proses pencarian kerja dan mengurangi pengangguran friksional. Selain itu, kebijakan publik juga memainkan peranan yang penting (Mankiw, 2006).
Contohnya adalah internet yang mana teknologi ini bisa mempercepat proses pencarian kerja dan mengurangi pengangguran friksional. Selain itu, kebijakan publik juga memainkan peranan yang penting (Mankiw, 2006).
Jika suatu kebijakan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan baru, maka kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran alamiah dalam suatu perekonomian. Jadi, pemerintah akan terus berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara.
Salah satunya yaitu melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan informasi lowongan pekerjaan. Alternatif lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran tenaga kerja, seperti BLK (balai latihan kerja).
Program ini diyakini akan membuat perekonomian berjalan lebih efisien dengan menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan. Namun, apakah pemerintah harus terlibat dalam proses pencarian kerja?
Bukankah lebih baik membiarkan pasar tenaga kerja yang mempertemukan para pekerja dengan pekerjaannya? Kebanyakan pencarian kerja di Indonesia berlangsung dengan adanya intervensi pemerintah.
Di negara yang sedang berkembang, umumnya peranan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan negara maju, di antaranya adalah Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu anggota Group of Seven. Pemerintah AS tidak ikut campur tangan menyangkut proses pencarian kerja.
Adapun bentuk intervensi Pemerintah Indonesia yaitu mendorong pembangunan infrastruktur, menumbuhkan investasi, mendorong pendidikan vokasional, dan mengalokasikan dana desa. Nah, itulah pembahasan tentang kebijakan publik dan pencarian kerja.
