4 Kriteria Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sumber: Didasarkan pada Archie B. Carroll, "A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance," Academy of Management Review 4 (1979), 499; dan "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Corporate Stakeholders, "Business Horizons 34 (Juli-Agustus 1991), 42.
Manajer dan organisasi secara khusus terlibat dalam beberapa masalah pada saat yang bersamaan, dan tanggung jawab etika dan diskresi suatu perusahaan dianggap semakin penting seperti halnya masalah ekonomi dan hukum. Keempat kriteria ini secara bersama-sama membentuk responsitivitas sosial perusahaan.
Perhatikanlah kesamaan antara kategori yang terdapat pada gambar di atas dengan yang pernah kita bahasa sebelumnya. Pada keduanya, masalah etika terletak di antara bidang tanggung jawab legal dan diskresi bebas. Meskipun demikian, gambar yang ditampilkan pada pembahasan kali ini juga memiliki kategori ekonomi karena laba merupakan alasan utama dari keberadaan perusahaan (Daft, 2006: 221).
Tanggung Jawab Ekonomi
Kriteria pertama dari tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab ekonomi. Pada dasarnya, institusi bisnis merupakan unit ekonomi dasar dari suatu masyarakat.
Adapun tanggung jawabnya adalah menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat dan memaksimalkan keuntungan untuk pemilik dan pemegang saham. Sedangkan di sisi yang ekstrim, tanggung jawab ekonomi disebut sebagai pandangan memaksimalkan laba, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ekonom pemenang nobel, Milton Friedman. Pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan harus beroperasi dengan berlandaskan pada orientasi laba, dengan misi tunggal untuk meningkatkan laba selama masih berada di dalam koridor aturan main.
Pandangan memaksimalkan laba yang murni baru-baru ini tidak lagi dianggap sebagai kriteria kinerja yang memadai di Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara yang ada di Eropa. Oleh karena itu, pendekatan ini berarti bahwa keuntungan ekonomi merupakan satu-satunya tanggung jawab sosial yang dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan.
Tanggung Jawab Legal
Seluruh masyarakat modern harus bisa menerima aturan dasar, seperti hukum dan beberapa aturan lainnya dengan harapan bahwa nantinya akan diikuti oleh setiap kalangan usaha. Dengan demikian, tanggung jawab legal berarti apa yang dianggap penting oleh masyarakat terkait dengan perilaku perusahaan yang tepat.
Untuk kalangan bisnis sendiri diharapkan agar memenuhi tujuan ekonomi mereka sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Ketentuan hukum ditetapkan oleh dewan kota lokal, badan legislatif negara bagian, dan badan pengatur federal.
Organisasi yang diketahui melanggar hukum memiliki kinerja yang buruk dalam kategori ini. Organisasi tersebut dianggap melanggar apabila secara sengaja memproduksi barang cacat atau menagih kepada klien untuk suatu pekerjaan yang tidak dilakukan. Tentunya ini merupakan hal yang ilegal dan pada akhirnya organisasi tersebut akan membayar denda bahkan bisa saja surat izin usahanya dicabut oleh pemerintah akibat mengabaikan tanggung jawab legal mereka (Daft, 2006: 222).
Tanggung Jawab Etika
Berbeda dengan tanggung jawab legal, tanggung jawab etika mencakup perilaku yang tidak perlu dikodifikasikan menjadi hukum dan mungkin saja tidak memenuhi kepentingan ekonomi langsung perusahaan. Kendati demikian, peran etika tidak boleh diabaikan begitu saja karena hubungan yang dijalin antara produsen, konsumen, dan para investor dapat menentukan masa depan perusahaan itu sendiri, apakah sukses atau gagal. Supaya lebih memiliki etika, para pengambil keputusan dalam organisasi harus bertindak dengan adil, setara, dan seimbang, terkait dengan hak-hak individu dan memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka, selama itu relevan dengan tujuan dan tugas organisasi tentunya.
Perilaku yang tidak etis terjadi jika keputusan yang ada memungkinkan seseorang atau perusahaan mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami oleh orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, investigasi atas skandal Enron mengungkapkan bahwa beberapa manajer melakukan transaksi bisnis yang tidak selalu menghasilkan keuntungan yang terbaik untuk perusahaan dengan maksud mendapatkan komisi perantara yang besar.
Selain itu, para eksekutif puncak Enron mengambil keuntungan dari penjualan saham mereka, ketika menyadari bahwa perusahaan sedang menuju kepailitan, sedangkan karyawan dan investor lain yang tidak curiga mengalami kerugian sebesar miliaran dolar. Di samping itu, Reebok memberikan contoh tindakan beretika dengan menegaskan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia di pabriknya yang berada di luar negeri. Hasilnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana suksesnya perusahaan tersebut sampai saat ini.
Tanggung Jawab Diskresi
Terakhir adalah Tanggung jawab diskresi (Discretionary responsibility). Kriteria ini bersifat betul-betul sukarela dan dipandu oleh keinginan perusahaan untuk melakukan kontribusi sosial yang tidak diwajibkan oleh ekonomi, hukum, atau etika. Kegiatan diskresi meliputi kontribusi filantropi dalam jumlah besar yang tidak mengharapkan pembayaran kembali pada perusahaan yang bersangkutan.
BACA JUGA:
- 14 Prinsip Dasar Perusahaan
- Perbedaan antara Startup Unicorn, Decacorn, dan Hectocorn
- 8 Manfaat Adanya Penerapan Etika dalam Bisnis
Sebagai penutup, satu contoh perilaku diskresi dilakukan ketika Pittsburgh Brewing Company yang membantu para pekerja pabrik baja yang diberhentikan dengan mendirikan dan menyumbang bank makanan di daerah Pittsburgh. Tanggung jawab diskresi merupakan kriteria tanggung jawab sosial yang tertinggi karena melebihi ekspektasi sosial dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat (Daft, 2006: 223).
